Newsticker: 

“Tata Kelola Internet untuk Mewujudkan Keamanan, Etika, dan Harmoni di Dunia Maya” Pidato Ilmiah Prof. Dr. Moedjiono, M.Sc. Guru Besar Bidang Ilmu Komputer

Prof. Dr. Moedjiono, M.Sc. dan Prof. Ir. Suryo Hapsoro Tri Utomo, Ph.D.

Prof. Dr. Moedjiono, M.Sc. dan Prof. Ir. Suryo Hapsoro Tri Utomo, Ph.D.

Prof. Dr. Moedjiono, M.Sc. dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Komputer berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 138962/A4.3/KP/2014 tertanggal 30 September 2014, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2014.

Pada kesempatan pengkukuhan guru besar bidang ilmu komputer di Jakarta, Prof. Dr. Moedjiono, M.Sc. menyampaikan pidato dengan judul “Tata Kelola Internet untuk Mewujudkan Keamanan, Etika, dan Harmoni di Dunia Maya”.

Beliau mengatakan, setelah berjuang dengan berbagai masalah pengembangan dan pengurangan kemiskinan di dunia, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat keputusan strategik untuk memecahkan masalah tersebut memanfaatkan kekuatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Akses ke TIK dilihat sebagai faktor yang penting dalam pengembangan dan penyempurnaan masyarakat yang sejahtera. Masyarakat informasi dikarakteristikkan sebagai impact yang diakibatkan TIK di antara area socio-economic, politik dan kultural masyarakat.

Aktivitas ekonomik di level supply dan demand ditransformasikan, memberikan akibat yang mendalam dan sangat berarti tentang transmisi informasi dan pengetahuan. Sejumlah banyak informasi didiseminasikan melalui TIK ke seluruh dunia dan mereka yang tidak punya akses ke teknologi ini akan rugi, karena tidak bisa berpartisipasi bersama demi keuntungan masyarakat informasi.

Prinsip-prinsip deklarasi World Summit on the Information Society (WSIS) menggaris-bawahi pentingnya infrastruktur TIK untuk pembangunan masyarakat informasi yang inklusif, yang menyatakan bahwa:

“Konektivitas adalah satu agen penyedia pokok dalam membangun masyarakat informasi. Akses yang universal, ubiquitous, persamaan, dan dapat tercapai ke infrastruktur TIK dan layanan, menyatakan salah satu kesempatan masyarakat informasi dan harus sebagai tujuan semua pemangku-kepentingan terkait dalam rangka pembangunannya,” katanya.

Dalam rangka pencapaian konsep konektivitas untuk pembangunan masyarakat informasi membutuhkan kebijakan dasar tentang TIK yang merupakan kesempatan cukup sulit bagi Negara berkembang. Don McLean menyimpulkan faktor-faktor kunci dalam partisipasi Negara berkembang dalam rangka kebijakan TIK internasional adalah: a) kurangnya awareness terhadap isu-isu terkait pentingnya TIK; b) kurangnya kapasitas teknis dan kebijakan; c) kurangnya kemudahan, keterjangkauan dan waktu akses yang cepat ke informasi; d) kelemahan proses pengelolaan; dan e) kebutuhan finansial.

Menurutnya, hal ini semua tidak gampang dilakukan, partisipasi yang berarti di dalam hal tata-kelola Internet akan menjadi proses yang panjang untuk beberapa Negara dan kelompok. Akan tetapi, isu-isu ini tidak hanya selalu kekurangan ahli di bidang pengembangan kebijakan. “Beberapa Negara mempunyai kebijakan yang bagus dalam TIK dengan komponen-komponen pengelolaan, yang belum pernah diimplementasikan,” paparnya.

Terdapat banyak sekali pengalaman besar tentang grup regional untuk memaksa prioritas proyek persiapan dan kerjasama, misalnya, Open Regional Dialog on Internet Governance Programme (ORDIG) – suatu proyek United Nations Development Programme in Asia-Pacific Development Information Programme (UNDP-APDIP), dan WSIS sebagai kesempatan untuk menguatkan model baru pengelolaan global melalui kerjasama melalui multilateral dan multi-stakeholders public private partnership.

Moedjiono memaparkan, internet dikenal sebagai dasar masyarakat informasi, yang memberikan lingkungan yang inovatif yang menyebabkan komunikasi cepat dan murah. Kebutuhan untuk mengakses informasi secara mudah dan bermartabat untuk setiap orang, di mana saja, pada saat kapan saja, dan dengan alat apa saja, membutuhkan keinginan untuk menata kelola Internet di Indonesia.

Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia yang harus dihubungkan dengan infrastruktur Internet ke seluruh pelosok Negara. Penyelenggara Internet dan komunitasnya harus diorganisasikan, dikelola, dan diminta untuk mengkontribusikan sumber daya dan ide-ide mereka untuk mempercepat pencapaian target-target the World Summit on the Information Society (WSIS) dan the Millennium Development Goals (MDGs).

Tata kelola Internet (Internet Governance) adalah pengembangan dan aplikasinya oleh pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil, pada peran mereka masing-masing, terhadap prinsip-prinsip yang bisa dibagi bersama, norma-norma, aturan, prosedur pengambilan keputusan, dan program-program yang menggambarkan evolusi dan penggunaan dari Internet. Internet harus ditata dan dikelola sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan dan manfaatnya.

Indonesia mempunyai karakteristik unik sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, mempunyai 5 pulau besar, dan sekitar 17.000 pulau kecil. Secara geografis Indonesia berada di Asia Tenggara, mempunyai total area 9.8 juta kuadrat kilometers dengan sepertiganya tidak berpenduduk. Negara ini dibagi menjadi 34 provinsi, 69.065 desa, berpenduduk lebih kurang 250 juta, Negara keempat di dunia dilihat dari jumlah penduduk dengan populasinya yang tidak rata.

Kebudayaannya sangat beragam dengan 520 kelompok etnis dan 742 bahasa daerah. Prediksi konsumsi bandwidth, pengguna Internet dan populasi komputer berdasarkan studi Palapa Ring Team adalah 78.067.335 Kbps, 34.524.659 pengguna dan 16.622.758 PC. Visi TIK Indonesia adalah “Membangun Masyarakat Knowledge-Based yang kompetitif berdasarkan nilai dan kebudayaan nasional”.

Berdasarkan data tersebut di atas, Indonesia mempunyai kesempatan yang besar dalam perkembangan industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung pencapaian target internasional yang telah disetujui termasuk MDGs. Masalahnya adalah bagaimana kita mengelola dan meyakinkan ketersambungan di Negara yang sangat besar digital dividenya, beberapa aksi dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk pencapaian target tersebut.

Status Internet di Indonesia masih dalam pengembangan baik di desa maupun di perkotaan. Apabila Internet perlu dikembangkan di Negara ini, maka harus lewat lokasi publik. Statistik menunjukkan bahwa paling besar Indonesia sudah mengakses Internet lewat lokasi publik seperti Internet Café/ Warnet. Harga tinggi dari akses Internet disebabkan oleh dua variabel utama komponen biaya Internet Service Provider (ISP) yang beroperasi di Indonesia, yaitu biaya saluran domestik dan bandwidth internasional.

Harga untuk bandwidth internasional sangat tinggi dibandingkan dengan Negara lainnya di Asia Pasifik. Misalnya harga 2 Mbps full-circuit internasional link di Indonesia berharga empat sampai lima kali harga di India atau benchmark EU. Selama saluran sewa sebagai produser kritis baik untuk ISPs, harga sewa saluran secara natural hasilnya menjadi harga jual tinggi untuk saluran Internet.

Di Indonesia, masalah terkait infrastruktur Internet, baik untuk backbone dan saluran sewa, menghasilkan pilihan WiFi untuk mengisi saluran yang hilang di jaringan. Harga mahal dari infrastruktur last mile, harga leased lines domestik, berarti bahwa ISPs dan lainnya tergantung dari pemecahan harga efektif dalam bentuk saluran WiFi. Harga tinggi dari bandwidth internasional melihat bahwa ISPs menyambung langsung ke satelit untuk hubungan ke backbone Internet. Harga tinggi dari layanan Internet tergantung dari jumlah penjual un-licensed dari ISPs yang menggunakan WiFi untuk mengatasi harga tinggi.

Hasilnya, harga tinggi yang sangat berarti untuk infrastruktur dasar yang sangat kritis untuk transisi Indonesia sebagai Negara berkembang, mengindikasikan kegagalan pasar dan struktur regulasi yang membolehkan harga tinggi tersebut. Dalam rangka mengatasi masalah ketidak-cukupan pendukung untuk infrastruktur jaringan, pemerintah dapat menginvestasikan dalam bentuk backbone dengan cara melangsungkan pemasangan saluran jalur laut dan kabel terrestrial dan membuat fiber ring yang menghubungkan pulau besar, sebagaimana diusulkan ke dalam proyek Palapa Ring.

Dalam hal Indonesia, beberapa temuan di bidang Internet adalah sebagai berikut:

  1. Sebagaimana Negara lainnya di Asia-Pasifik, komunitas Internet di Indonesia memperhitungkan serangan dunia maya (cyber attack), spam dan virus sebagai hal sangat menekan untuk tata kelola Internet. Serangan virus dan penipuan online dalam proses perbaikan dan menjadi lebih sophisticated. Masalah spam masih termasuk kecil yang akan terus berkembang. Hal ini membutuhkan usaha dari semua pemangku-kepentingan dan kerjasama di tingkat nasional, regional dan internasional.
  2. Masalah infrastruktur, seperti akses, keterjangkauan dan reliabilitas Internet selalu menggambarkan hal yang sangat tinggi di Indonesia, malahan lebih tinggi dari Negara lainnya. Regulasi saat ini dan praktek di Indonesia terkait dengan akses backbone, Internet exchange points dan telepon Internet tidak secara optimal didukung. Kemajuan dalam hal tata kelola teknologi WiFi yang dapat menciptakan kejadian yang menjanjikan terhadap masa depan teknologi wireless.
  3. Topik-topik terkait dengan multilingualism, seperti kesiapan software bahasa lokal dan konten lokal, merupakan perhatian sangat besar komunitas Internet di Indonesia. Indonesia sangat berarti dengan pencegahan privacy terhadap Internet dan ketersediaan informasi pemerintah online.
  4. Masalah tata kelola Internet sangat terkait dengan potongan lintas sektoral, politikal, dan batasan geografi. Hal ini menyatakan kesempatan untuk struktur pemerintahan dan membutuhkan kualitas baru dalam kerjasama dan keterbukaan kearah secara tepat mengarahkan tata kelola Internet yang sangat prioritas secara tranparan, inklusif dan akuntabel.

Penemuan lainnya di bidang tata kelola Internet, beberapa kesempatan spesifik yang akan diidentifikasikan untuk membantu perkembangan kebudayaan di area Asia-Pasifik adalah sebagai berikut:

  1. Lokalisasi pembangunan software terkait Internet dan sistem operasi untuk bahasa lokal. Karena bahasa adalah merupakan dasar dari kultur atau kebudayaan, hal yang sangat urgen dan prioritas utama adalah menyiapkan kesempatan untuk semua orang memakai bahasa lokal dengan teknologi informasi.
  2. Berbagi infrastruktur untuk inisiatif konten lokal. Dengan banyaknya penyedia konten lokal menghadapi pasar sama dan isu-isu teknis terhadap inisiatif, terdapat kesempatan untuk mendukung mereka pada tingkat regional. Hal ini bisa dengan mekanisme visi kebijakan untuk mengembangkan pengertian yang dapat dibagi bersama terhadap isu-isu konten lokal dan yang berpotensi, serta badan koordinasi untuk berbagi infrastruktur.
  3. Kelompok kerja regional Intellectual PropertyIntellectual Property adalah satu isu-isu kunci yang menghalangi keberagaman kebudayaan secara online. Hal ini terkait dengan harmonisasi hukum, pakta, teknologi, bahasa dan gaya yang memfasilitasi jaringan global Internet.
  4. Mekanisme kepemilikan pendukung kolektif dan program alternatif. Pengaturan trafik untuk konsep dan hukum dalam Intellectual Property global mengikuti secara terang saluran geo-politikal, hal ini terjadi karena dari bangsa yang sedang berkembang yang diimplementasikan pada yang kurang berkembang. Hal ini penting karena keberagaman menghasilkan dan mensirkulasi produksi intelektual dapat dipelihara.

Prinsip-Prinsip Tata Kelola Internet

Dewan Komite Eropa (Council of Europe Committee) mendeklarasikan prinsip-prinsip tata kelola Internet sebagai berikut:

  1. Hak asasi manusia, demokrasi dan aturan hukum (human rights, democracy and rule of law). Pengaturan tata kelola Internet harus meyakinkan proteksi semua hak yang benar yang mendasar dan kebebasan serta menegaskan universalitas, tanpa terbagi, kemerdekaan dan saling berhubungan dalam rangka hak asasi manusia. Mereka harus juga menekankan hormat yang penuh untuk demokrasi dan aturan hukum dan harus mempromosikan pengembangan yang berkesinambungan. Semua aktor publik maupun private harus mengenal dan menegakkan hak asasi manusia dan kemerdekaan yang fundamental di operasi dan aktivitasnya, serta desain teknologi baru, layanan dan aplikasinya. Mereka harus memperhatikan dengan pengembangan yang mengarah ke peningkatan dan gangguan terhadap kebenaran dan kemerdekaan yang fundamental, dan secara penuh berpartisipasi dalam usaha mencapai mengenal kebenaran yang menyatu baru.
  2. Tata kelola multi-pemangku kepentingan (multi-stakeholder governance). Pengembangan dan implementasi pengaturan tata kelola Internet harus meyakinkan dalam suatu keterbukaan, transparan dan bisa dipertanggung jawabkan, keikutsertaan pemerintah, sektor private, masyarakat sipil, komunitas teknis dan pengguna, mengambil bagian peran spesifik serta pertanggung jawabannya. Pengembangan kebijakan publik terkait Internet internasional dan pengaturan tata kelola Internet harus membisakan partisipasi penuh dan sama terhadap semua pemangku kepentingan semua Negara.
  3. Hak dan kewajiban Negara (responsibilities of states). Negara mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan isu-isu kebijakan publik yang berhubungan dengan Internet internasional. Dalam hal praktek terhadap kedaulatan yang benar, harus mengatakan berdasarkan hukum internasional, menahan diri dari berbagai aksi yang akan langsung dan tidak langsung menyakiti manusia atau entitas di luar teritori jurisdiksi mereka. Selanjutnya, semua keputusan nasional atau aksi yang mengarah ke batasan kebenaran yang fundamental harus sesuai dengan obligasi internasional dan dalam hal berdasarkan hukum, demokratis, masyarakat dan sangat menghormati prinsip-prinsip yang proporsional dan kebetulan kemunculan prinsip-prinsip yang proporsional dan kebenaran pemunculan yang independen, didukung oleh hukum yang benar dan proses usaha perlindungan.
  4. Wewenang pengguna Internet (empowerment of Internet users). Pengguna harus secara penuh diberi kekuatan untuk melaksanakan sesuatu yang fundamental dan kemerdekaan, membuat keputusan informasi dan berpartisipasi dalam pengaturan tata kelola Internet, khususnya mekanisme pemerintah di dalam pengembangan kebijakan publik terkait Internet, dengan kepercayaan dan kemerdekaan.
  5. Universitalitas Internet (universality of the Internet). Kebijakan terkait Internet harus dikenal sebagai kebiasaan global Internet dan tujuan akses universal. Mereka harus tidak berakibat merugikan arus yang dirintangi trafik Internet yang tidak terbatas.
  6. Integritas Internet (integrity of the Internet). Keamanan, stabilitas, kekuatan dan daya kenal Internet serta kebisaan Internet untuk berevolusi merupakan kunci utama tata kelola Internet. Dalam rangka untuk memelihara integritas dan fungsional infrastruktur Internet yang akan datang dan kepercayaan pengguna serta kepercayaan kepada Internet, maka perlu mempromosikan kerjasama multi-pemangku kepentingan nasional maupun internasional.
  7. Manajemen terdesentralisasi (decentralized management). Sifat desentralisasi kewajiban manajemen harian Internet harus dipelihara. Organisasi berkewajiban untuk aspek teknis dan manajemen Internet serta sektor private harus mempertahankan kepemimpinan dalam hal teknis maupun operasional, seraya menekankan transparansi dan bertanggung jawab kepada komunitas global untuk aksinya yang mempunyai dampak ke kebijakan publik.
  8. Prinsip-prinsip arsitektur (architectural principles). Standar terbuka dan interoperabilitas Internet kebiasaan end-to-end harus disiapkan. Prinsip-prinsip ini harus mengajak kita semua pemangku kepentingan dalam keputusan mereka terkait tata kelola Internet. Harus tidak ada halangan bagi pengguna atau pemakaian yang legitimate pemakaian Internet atau beban yang tidak seharusnya untuk pengguna baru atau penggunaan yang sah dari Internet untuk bisa berakibat pada inovasi teknologi dan pelayanan.
  9. Jaringan terbuka (Open Network). Pengguna harus mempunyai kemungkinan akses yang terbesar ke konten Internet, aplikasi dan pelayanan kepada mereka, bahwa mereka bebas biaya memakai peralatan yang tepat sesuai pilihannya. Manajemen trafik mengukur mana yang mempunyai pengaruh terhadap kebenaran dan kebebasan, utamanya kebenaran untuk kebebasan berekspresi dan akibat serta menerima informasi batas, sehingga kebenaran berhubung dengan kehidupan privat harus sesuai dengan kebutuhan hukum internasional dalam hal proteksi kebebasan berekspresi dan akses informasi serta kebenaran untuk menghormati kehidupan pribadi.
  10. Keperbedaan kultural dan bahasa (cultural and linguistic diversity). Memelihara kultur dan keperbedaan bahasa serta membantu perkembangan konten lokal, tanpa membedakan bahasa atau script, harus merupakan tujuan utama kebijakan terkait Internet dan kerjasama internasional maupun perkembangan dari teknologi baru.

Sumber:

Bagikan...

Cari pada situs ini

Drs. Djaetun H.S (Pendiri Yayasan Atma Luhur)

..."Cerdas berbudi luhur adalah dua hal yang tak terpisahkan. Kecerdasan tanpa diimbangi budi luhur akan digunakan untuk membodohi dan mencelakakan orang lain. Sebaliknya, budi luhur tanpa diimbangi kecerdasan akan menjadi sasaran kejahatan dan penindasan orang lain"...

March  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Arsip

March 2020
M T W T F S S
« Dec    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Arsip

Kategori